Kumpulan Penjelasan mengenai SUPRA STRUKTUR POLITIK INDONESIA LEMBAGA EKSEKUTIF, LEGISLATIF DAN YUDIKATIF

Massa Mengambang

Massa mengambang adalah kebijakan politik zaman Suharto dulu u membatasi aktivitas partai berhenti pd level kabupaten sj.

Masa mengambang

Dulu, pada masa Orde Baru dan pada awal era reformasi, metode dan instrumen yang dianggap paling ampuh adalah dengan menggerakkan infrastruktur partai. Infrastruktur yang dimaksud mencakup jaringan organisasi dan kader parpol. Dengan wilayah luas dan penduduk yang banyak, parpol dengan jaringan paling luas dan kader paling banyak yang berpotensi unggul dalam setiap pemilu nasional.

Dasar pemikiran semacam inilah yang membuat Orde Baru, misalnya, membuat sistem massa mengambang. Sistem massa mengambang adalah konsep politik Orde Baru di mana parpol dipotong, bahkan dicerabut akarnya dari masyarakat akar rumput.

Dalam sistem ini, parpol saat itu, PPP dan PDI, tidak diperbolehkan memiliki susunan struktur lebih rendah dari level kecamatan. Sebaliknya, Golkar yang saat itu disebut OPP (organisasi peserta pemilu) memiliki jejaring sampai desa/kelurahan lewat aparat birokrasi dan militer yang saat itu dikonstruksi menjadi bagian rezim berkuasa.

Dengan sistem massa mengambang, Golkar (tepatnya rezimnya berkuasa) memiliki keunggulan komparatif dibandingkan PPP dan PDI. Pertama, keunggulan sosialisasi. Kedua, keunggulan mobilisasi.

Dengan keunggulan pertama, Golkar bisa menyosialisasikan keberhasilan pembangunan dan segala jenis wacana tentang keunggulan dibandingkan dua OPP lainnya. Dengan keunggulan kedua, dalam setiap kesempatan pemilu, Golkar bisa memobilisasi masyarakat untuk ramai-ramai ikut kampanye (pawai maupun rapat umum) dan datang ke tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara.

Kejatuhan rezim Orde Baru menandai berakhirnya sistem massa mengambang. Setiap partai politik dapat membangun struktur sampai ke level yang terendah. Tidak hanya desa, bahkan sampai ke dusun. Tiga parpol yang sudah berdiri pada masa Orde Baru, lepas dari politik massa mengambang, mendapat keuntungan awal dengan infrastruktur lebih merata. Jaringan lebih luas dan kader lebih banyak. Keunggulan infrastruktur inilah yang menjadi keunggulan komparatif Golkar, PDI-P, dan PPP (di luar keunggulan lain) sehingga dalam Pemilu 1999 dan 2004 ketiganya masih menduduki tiga besar kursi terbanyak di DPR.

Dari “floating mass” ke “floating elite”?

Massa mengambang (floating mass) adalah salah satu kebijakan politik era Orde Baru, bahkan bisa disebut sebagai salah satu pilar tegak dan lamanya Orde Baru bertahan. Dalam praktek, massa mengambang bisa dilihat dengan tidak diperbolehkannya partai-partai politik mempunyai alat sampai pada tingkat akar rumput. Depolitisasi massa atau rakyat adalah tujuan pokoknya, dan itu dilakukan demi stabilitas politik sebagai landasan terselenggaranya pembangunan. Rakyat jangan sampai disibukkan dengan politik. Keputusan politik sebaiknya diserahkan di tingkat elite politik dan kaum teknokrat. Massa dianggap tidak tahu kemana arah politik harus diputuskan, dan kemudian ini bisa berlanjut massa menjadi mudah terbawa arus politik. Partai politik yang semestinya merupakan alat politik rakyat dalam ikut memutuskan bagaimana sebaiknya negara dikelola menjadi kemudian seakan lepas dari rakyat yang melahirkan. Massa menjadi massa mengambang karena tidak terikat atau mengikatkan diri pada kanal-kanal politik yang bisa diyakini dapat sebagai saluran keputusan-keputusan politiknya.

Ketika reformasi berhembus kuat dan menggantikan era Orde Baru, rakyat berdaulat seakan mendapat kesempatan membangun rejim demokrasi menggantikan ‘demokrasi seolah-olah’ yang telah berjalan berpuluh tahun selama Orde Baru. Partai politik sebagai salah satu representasi penting dalam politik seakan mendapatkan angin. Keinginan rakyat untuk ikut memutuskan seakan terbayang di depan mata dengan partai sebagai salah satu alat utamanya. Sayangnya, setelah reformasi berjalan kurang lebih lima tahun, Richard Robinson & Verdi R. Hadiz dalam Reorganizing Power in Indonesia: the Politics of Oligarchy in an Age of Markets (Routledge, 2004) menilai bukan demokrasi yang kemudian berkembang, tetapi adalah ‘sesuatu yang lain’, ‘something else’.

Pergerakan Kebangsaan secara tegas mengatakan bahwa bukan demokrasi yang yang berkembang sekarang ini, tetapi adalah poliarki-elektoralisme. Suatu ‘demokrasi’ yang dikendalikan oleh elit dan mendapatkan legitimasinya semata melalui pemilihan umum. Jadi pemilihan umum adalah ada untuk dirinya sendiri, dan bukan sebagai kanal di mana keputusan-keputusan rakyat mengalir. Mekanisme pemilihan umum pada gilirannya justru membuat rakyat tidak berdaya secara politis dalam kurun waktu lima tahun setelahnya. Begitu pemilihan umum selesai digelar, selesai juga kemampuan rakyat untuk ikut memutuskan kemana sebaiknya negeri ini diarahkan. Para elektokrat, orang-orang yang duduk di jabatan publik melalui pemilihan umum itu kemudian membentuk aliansi-aliansi sendiri tanpa merasa perlu bertanya lagi kepada rakyat yang memilihnya. Ketika orang memilih partai A karena dirasa selaras dengan pandangan politiknya, dan tidak memilih partai B karena berlawanan pandangan politiknya, tiba-tiba saja di depan mata para elektokrat yang berasal dari partai A dan B itu melakukan koalisi, begitu pemilu selesai digelar. Atau para petinggi-petinggi partai kemudian membangun komplotan-komplotan di dalam partai dan melakukan kerja sama dengan komplotan-komplotan partai lain, dan runyamnya adalah, seperti yang kita lihat berulangkali di media massa, bagaimana mereka para oligarki politik itu bekerja sama dengan para pemburu rente. Inilah yang kemudian disebut sebagai senyawa oligarki politik-pemburu rente, yang keberadaan senyawa itu bukannya ada secara sporadis berkala, tetapi sayangnya telah menjadi sebuah rejim di negeri ini.

Pemburu rente di sini dimaksudkan sebagai upaya untuk mendapatkan rente, profit yang jauh melebihi kepantasan dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas negara, mengubah peraturan-perundangan yang ada. Contoh kasus yang gamblang sekarang ini adalah kasus sport centreHambalang. Anda bisa membayangkan sendiri, oligarki yang ada di partai politik yang kemudian bersenyawa dengan para pemburu rente itu.

Mengapa ini bisa terjadi? Kalau kita lihat masa Orde Baru, senyawa oligarki politik-pemburu rente ini jelas juga terjadi. Masalahnya adalah, rakyat tidak mempunyai kemampuan untuk ikut memutuskan dalam perlawanan melawan senyawa yang semakin menggurita itu, dan salah satunya disebabkan kanal-kanal politiknya dijauhkan dari dirinya. Rakyat, massa mengambang, jelas tidak akan efektif untuk ikut dalam keputusan-keputusan politik.

LEMBAGA – LEMBAGA NEGARA, FUNGSI DAN TUGASNYA 

 Sebagai negara demokrasi, pemerintahan Indonesia menerapkan teori trias politika. Trias politika adalah pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bidang yang memiliki kedudukan sejajar. Ketiga bidang tersebut yaitu : 

Legislatif bertugas membuat undang undang. Bidang legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Eksekutif bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Bidang eksekutif adalah presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang membantunya.

Yudikatif bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Adapun unsur yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung(MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Lembaga-lembaga negara Indonesia diposisikan sesuai dengan ketiga unsur di depan. Selain lembaga tersebut masih ada lembaga yang lain. Lembaga tersebut antara lain Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Konstitusi (MK). 

SUPRA STRUKTUR POLITIK INDONESIA

LEMBAGA EKSEKUTIF, LEGISLATIF DAN YUDIKATIF

Supra Struktur

Prof. Sri Sumantri, sistem politik adalah kelembagaan dari hubungan antara supra struktur dan infra struktur politik, supra struktur sering disebut juga bangunan.

Montesquieu, membagi lembaga dalam 3 kelompok :

 1. Eksekutif
Kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden, presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan negara. Presiden di bantu oleh wakil presiden dan mentri-mentri, untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

Wewenang, kewajiban, dan hak presiden antara lain :
a. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
b. Menetapkan peraturan pemerintah
c. Mengangkat memberhentikan menteri-menteri; dll

2. Legislatif
Indonesia menganut sistem bikameral. Di tandai dengan adanya lembaga perwakilan, yaitu DPR dan DPD. Dengan merujuk asas trias politika.

Kekuasaan legislatif terletak pada MPR dan DPD.

1. MPR
Kewenangan :
a. Mengubah menetapkan UUD
b. Melantik presiden dan wakil presiden dll

2. DPR
Tugas :
a. Membentuk UU
b. Membahas RAPBN bersama presiden, dll.

Fungsi :
a. Fungsi legislasi
b. Fungsi anggaran
c. Fungsi pengawasan

Hak-hak DPR :
a. Hak interpelasi
b. Hak angket
c. Hak menyampaikan pendapat
d. Hak mengajukan pertanyaan
e. Hak Imunitas
f. Hak mengajukan usul RUU
3. DPD

Fungsi :
a. Mengawas atas pelaksanaan UU tertentu
b. Pengajuan usul

3. Yudikatif
Pasal 24 UUD 1945 menyebutkan tentang kekuasaan kehakiman dan memiliki tugas masing-masing. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh :
1. Mahkamah Agung (MA)
2. Mahkamah Konstitusi (MK)
3. Komisi Yudisial (KY)
4. Insfektif

Badan Eksekutif ialah Lembaga Negara yang bertugas menjalankan Undang-Undang dalam menjalankan sistim pemerintahan.
Dalam hali ini, badan Eksekutif tergolong dalam Pemerintah (Presiden, Kepala Daerah)
Badan Legislatif ialah Lembaga Negara yang bertugas Membuat dan Mengesahkan UU untuk menjalankan pemerintahan.
Dalam hal ini, badan Eksekutif terdiri dari : DPR, MPR

Asal dari Lembaga tersebut muncul ketika seorang Filsafat bernama Montesque mencetuskan Teori Trias Politika (Tiga kekuasaan Politik(Legislatif, Eksekutif, Yudikatif)) setelah berakhirnya abad pertengahan dengan di tandainya Perjanjian Antara Raja John (Inggris) dengan kaum bangsawan tentang HAM. Dalam konteks ini antara Presiden, DPR, dan Lembaga Kehakiman memiliki kkekuasaannya masing-masing dan tidak bisa merangkap.
Namun dalam Praktiknya tertulis dalam UUD 1945 bahwa Presiden berwenang mengajukan RUU menjadi UU untuk di setujui DPR. Dan ada pula UUD 1945 yang memberikah kewenangan pada Presiden untuk membahas RUU bersama DPR dan kemudian menyetujukannya.

materi referensi:

Buku Dasar-dasar Ilmu Politik Karya Prof, Dr, Miriam Budihardjo
Dan UUD 1945 sesudah dan sebelum di amandemen

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s