PEMBATASAN KEKUASAAN NEGARA

 

Kekuasaan secara umum diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok lain sesuai dengan kehendak pemegang kekuasaan itu sendiri 1.

Menurut Miriam Budiardjo kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau orang lain sedemikian rupa 2.

Menurut Max Weber kekuasaan adalah kesempatan dari seseorang atau sekelompok orang-orang untuk menyadarkan masyarakat atau kemauan-kemauannya sendiri 3.

Sedangkan, Menurut Miriam Budiardjo Negara adalah agency atau alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam mayarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.2

Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari hidup bersama itu.

Jika disimpulkan kekuasaan Negara adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh suatu Negara atau   pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam suatu Negara untuk memimpin suatu bangsa, yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat, untuk mempengaruhi tingkah laku masyarakat, dan untuk menyadarkan atau mengarahkan masyarakat dengan menetapkan peraturan-peraturan atau undang-undang yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi jika dilanggar.

 

 

  1. 1.   Moh.Kusnardi, Prof.Dr.Bintan.R.Saragih , Ilmu Negara , Edisi Revisi , hal 111
  2. 2.   Miriam Budiardjo , Dasar-dasar Ilmu Politik ,hal 35,38, Gramedia ,Jakarta,1977

 

 

 

Kekuasaan pemerintah tidak hanya mencakup kekuasaan untuk memperoleh ketaatan dari warga Negara masyarakat, tapi juga menyangkut pengendalian orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan dan aktivitas Negara di bidang administratif, legislative dan yudikatif.

Penggunaan kekuasaan tersebut bukan tanpa penyakit, seperti yang dikemukakan oleh Lord Acton mengetengahkan suatu dalil yang amat popular yaitu: “Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely (kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan dan kekuasaan mutlak pasti dipersalahgunakan.) 4.

Dan Merriem mengemukakan “ adalah benar, siapa saja yang memegang kekuasaan dan bagaimanapun baiknya dijalankan, kekuasaan untuk memaksakan kemauan orang lain 4.

Juga Harold Laswell, mengartikan kekuasaan tidak dan tidak bukan adalah penggunaan paksaan yang kuat. Maka dari hal-hal tersebutlah timbul beberapa gagasan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan 5.

 

 

  1. 3.   Miriam Budiardjo , Dasar-dasar Ilmu Politik ,hal 52 , Gramedia ,Jakarta,1977
  2. 4.   Soltau , Pengantar Ilmu Politik , hal 86 , Ari Study Club , Jakarta , 1971
  3. 5.   Miriam Budiardjo (Editor) , Aneka Pemikiran tentang Kekuasaan dan Wibawa , hal 31 , Sinar Harapan , Jakarta ,1986

 

 

 

 

 

 

Cara yang paling efektif adalah melalui hokum yaitu konstitusi, undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya. Karena, pembatasan kekuasaan dilakukan melalui cara hukum, maka lahirlah konsep Negara hukum yang demokratis atau dengan kata lain pemerintah berdasarkan konstitusi. Negara hukum yang demokratis yaitu pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang menganut konsep tersebut di atas yang terdapat dalam konstitusinya yaitu Undang-undang Dasar 1945 bahwa :

  1. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR.
  2. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechsstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machsstaat)
  3. Pemerintah berdasarkan atas system konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas)  

 

DAFTAR PUSTAKA

  1. Moh.Kusnardi, Prof.Dr.Bintan.R.Saragih , Ilmu Negara ,Edisi Revisi, hal 111-115
  2. Miriam Budiardjo , Dasar-dasar Ilmu Politik , Gramedia ,Jakarta,1977
  3. Suryono Soekanto , Sosiologi suatu Pengantar , hal 163 , UI Press , Jakarta , 1970
  4. Soltau , Pengantar Ilmu Politik, Ari Study Club, Jakarta , 1971
  5. Miriam Budiardjo (Editor) , Aneka Pemikiran tentang Kekuasaan dan Wibawa, Sinar Harapan , Jakarta ,1986
  6. Kaelan.M.S, Pendidikan Pancasila, Edisi Reformasi 2004, Penerbit PARADIGMA, Yogyakarta
About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s